Sejarah

Sejak Negara Republik Indonesia mengambil alih tugas keimigrasian dari bangsa Belanda pada tahun 1950, diperlukan Pejabat Teknis Imigrasi untuk seluruh wilayah Negara Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Guna memenuhi kebutuhan tenaga teknis keimigrasian yang professional, maka pada tahun 1962 dibentuklah Akademi Imigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Akademi Imigrasi berdiri pada tanggal 21 Desember 1962 berdasarkan pengukuhan dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.P.17/59/11 tahun 1962 tentang pembentukan Akademi Imigrasi dimana pembentukannya merupakan konsekuensi logis akan kebutuhan Aparatur keimigrasian yang terampil dan profesional yang bertugas sebagai penegak hukum yang kemudian dikembangkan dalam trifungsi Imigrasi (Public service, Security & Law enforcement, National Economic fasilitator).

Dalam kurun waktu 1962-1976 Akademi Imigrasi menghasilkan 3 Angkatan, yaitu AIM I, II, III. Tahun 1976, dibutuhan Pejabat Teknis dalam kurun waktu yang singkat, maka Program pendidikan Akademi Imigrasi dihentikan dan Pendidikan Teknis Keimigrasian dilakukan melalui Crash Program yaitu PTK (Pendidikan Teknis Keimigrasian) dan PDK (Pendidikan Dasar Keimigrasian). Setelah 23 tahun berhenti akhirnya pada tahun 1999, Program pendidikan Akademi Imigrasi diaktifkan lagi dimulai kembali dengan AIM IV.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, Akademi Imigrasi telah bertransformasi menjadi Politeknik Imigrasi. Hal ini menjadi  suatu langkah baru dan sekaligus menjadi tantangan  bagi seluruh insan imigrasi, khususnya para pemuda bangsa yang tengah mempersiapkan diri menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi. Sebab, terdapat peningkatan strata Politeknik Imigrasi menjadi D-4. Tidak hanya itu, Politeknik Imigrasi juga terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian.